Advertisment
KUNINGAN, (BK).- Gedung DPRD Kabupaten Kuningan nampak didatangi berbagai elemen masyarakat. Salah satunya, dari FKHN (Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan dan Non Tenaga Kesehatan Nasional) Kabupaten Kuningan, serta Forum P3 – TP Kabupaten Kuningan.
Kedua unsur tersebut, datang ke DPRD mempertanyakan status kepegawaian mereka. Ada yang ingin kejelasan dari status honorer, ada juga yang kejelasan penempatan pasca lulus passing grade. Mereka, diterima langsung oleh Komisi 1 dan Komisi 4 DPRD Kuningan melalui Tresnadi (F-PDIP) dan Abdul Jafar Sidik (F-PAN).Kamis (12/10/2023
Dalam rapat dengar pendapat tersebut, turut mengundang Kepala BKPSDM, Kepala BPKAD, Kepala Dinkes, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Dalam dialog, terungkap beberapa hal yang cukup memilukan. Tenaga kesehatan sebagai salah satu unsur layanan masyarakat, ada yang belasan sampai puluhan tahun mengabdi dan tetap menjadi honorer.
Sekjen FKHN Kabupaten Kuningan Asep Iskandar, dalam pertemuan itu mempertanyakan soal keputusan Kemenkeu nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023.
“Dimana didalamnya terdapat rincian jumlah formasi P3K Kabupaten Kuningan sebanyak 822 untuk nakes dan non nakes namun secara kenyataanya Kuningan tidak 1 pun formasi dibuka. Padahal menurut pandangan saya adanya SK alokasi P3K nakes dan non nakes itu berawal pengajuan dari bawah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi didaerah. Sehingga muncul pertanyaan ada apa dengan kondisi keuangan daerah yang tiba-tiba alokasi tersebut tidak diakomodir atau tidak dimaksimalkan,” ujarnya.
Selanjutnya, ia juga mempertanyakan status honorer setelah disahkannya UU ASN tangga 3 Oktober 2023 dimana di dalamnya tertuang pada bulan Desember 2024 sudah tidak ada lagi non ASN di instansi pemerintah. Sedangkan polemik yang terjadi saat ini formasi P3K 2023 Kabupaten Kuningan sebanyak 822 tidak ada.
“Meskipun dari Kadinkes menyatakan tetap akan memperjuangkan dan dipastikan tidak ada PHK 2024 namun kami dari FKHN tetap akan menindaklanjuti dan memperjuangkan status dan kepastian nasib para honorer nakes dan non nakes Kabupaten Kuningan,” ungkapnya.
Senada, Wakil Ketua 1 FKHN Kabupaten Kuningan Hary Santosa juga mengutarakan keresahan soal status pegawai. Ia meminta untuk semua stakeholder berkomitmen tidak lagi membuka atau memasukan pegawai baru non ASN di instansi pemerintah karna akan membuat benang kusut semakin kusut.
“Mendorong dalam setiap formasi Pembukaan P3K, diutamakan dan diprioritaskan untuk semua tenaga honorer Kabupaten Kuningan/formasi khusus,” paparnya.
Terakhir, pihaknya mengkritisi DPRD Kabupaten Kuningan yang mengatur jadwal audiensi. Pasalnya, audiensi itu dianggap belum optimal.
Selain karena dalam satu rapat ada dua pihak dengan kepentingan yang beririsan, anggota DPRD yang memimpin audiensi juga didesak untuk menemui elemen. (Apip Syaripudin/BK)
