Advertisment
KUNINGAN,(BK).-
Menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Kuningan, penting untuk menguji sejauh mana visi dan misi bakal calon kepala daerah sesuai dengan kondisi nyata Kuningan saat ini. Minggu (19/05/24)
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuningan, Eka Kasmarandana, S.H., menekankan bahwa inovasi daerah dalam pelayanan publik sangat bergantung pada visi, misi, dan karakter kepemimpinan calon kepala daerah. Kondisi Kuningan saat ini menuntut calon pemimpin untuk menawarkan solusi konkret dan realistis yang dapat diimplementasikan untuk kemajuan daerah.
"Cita- cita yang dirumuskan dalam visi misi hendaknya bukan sekedar utopia, tapi realistis sesuai dengan kemampuan untuk diwujudkan dan diimplementasikan sehingga publik merasakan langsung manfaat keterpilihannya sebagai Kepala Daerah." Ungkap Eka Kasmarandana, S.H. Ketum HMI Cabang Kuningan Kepada Media Online Bokor Kuningan
Terlepas dari latar belakang seorang Kepala Daerah berasal dari birokrat, pengusaha atau politisi yang penting memiliki integritas untuk menepati visi misi sebagai janji politik,sebab ingkar janji dalam politik bukan fenomena khas Indonesia.
"Perlu di ingat juga bahwasanya kondisi Kuningan saat ini mempunyai banyak PR besar yang menjadi catatan khusus untuk di perhatikan dari mulai hutang pemda termasuk kasus gagal bayar, dan kemiskinan ekstrim yang di sematkan untuk Kuningan bahkan pengangguran yang belum mendapat solusi dari pemerintah kabupaten Kuningan. Tegas Eka Kasmarandana, S.H.
Kondisi Utama Kuningan Saat Ini
1. Utang Pemerintah Daerah.
Kuningan menghadapi utang belanja sebesar Rp. 245 miliar per 31 Desember 2022. Calon pemimpin harus memiliki strategi yang jelas untuk mengelola dan melunasi utang ini agar tidak menghambat anggaran dan pembangunan.
2. Kemiskinan Ekstrem:
Dengan 140,25 ribu jiwa hidup dalam kemiskinan ekstrem, Kuningan memiliki tingkat kemiskinan tertinggi kedua di Jawa Barat. Calon kepala daerah harus merumuskan program yang fokus pada pengentasan kemiskinan, seperti pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan akses pendidikan, dan layanan kesehatan.
3. Pengangguran Tinggi.
Tingkat pengangguran terbuka di Kuningan mencapai 9,81%, salah satu yang tertinggi di Jawa Barat. Calon pemimpin perlu menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan sektor potensial seperti pertanian, perkebunan, dan hortikultura, serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan menarik investasi ke daerah.
Parameter Penilaian Visi dan Misi
Untuk menilai relevansi visi dan misi calon bupati dan wakil bupati dengan kebutuhan Kuningan, beberapa parameter penilaian ditetapkan:
1. Keterbukaan Informasi.
Apakah visi, misi, dan program calon sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi, tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif?
2. Pengembangan Sistem Informasi.
Apakah visi, misi, dan program calon mengarah pada penyediaan dan pengembangan sistem informasi, termasuk teknologi informasi sebagai basis tata kelola informasi publik?
3. Kebijakan Inovatif.
Apakah calon memiliki kebijakan inovatif untuk memperkuat akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah?
4. Keterbukaan Informasi Publik.
Apakah calon berkomitmen untuk membentuk Komisi Informasi Kabupaten/Kota atau mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sesuai Undang- Undang KIP.
Visi dan misi para calon harus diuji dengan kondisi nyata Kuningan saat ini untuk memastikan bahwa program yang ditawarkan tidak hanya realistis tetapi juga dapat diimplementasikan untuk membawa perubahan positif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Evaluasi ini harus dilakukan secara kritis oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan melalui diskusi publik, debat kandidat, dan forum-forum lainnya.
"Akan tetapi saya yakin masyarakat Kuningan melek akan hal itu, kita uji visi misi kandidat di publik, biar kualitas dari visi misi itu zteruji dengan baik dan terarah." Pungkasnya *(Apip Syaripudin/BK)*
