Advertisment
KUNINGAN, (BK) –
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Kuningan menyampaikan permintaan maaf terkait keterlambatan perbaikan infrastruktur jalan di beberapa wilayah. Namun, pernyataan ini menuai kritik dari sejumlah pihak, termasuk Gerakan Alumni HMI (GAHMI), yang mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menjalankan Rencana Strategis (Renstra) pembangunan daerah.
Sekretaris Jenderal GAHMI, Wildan, menilai permintaan maaf tersebut tidak solutif dan justru menunjukkan ketidakmampuan pejabat terkait dalam menyelesaikan permasalahan.
"Ini sangat aneh dan terkesan lelucon. Bagaimana mungkin rencana pembangunan dianggap main-main atau bahkan tidak masuk dalam Renstra? Termasuk wilayah di Jalaksana dan Tundagan yang bernasib sama," ujar Wildan saat dikonfirmasi, Kamis (26/9/24).
Wildan juga mempertanyakan janji politik yang selama ini diucapkan oleh para pemimpin daerah. Menurutnya, janji politik harus dimasukkan dalam kerangka Renstra agar bisa direalisasikan.
"Apakah janji politik selama ini tidak termasuk dalam Renstra? Seharusnya itu menjadi bagian dari rencana pembangunan daerah," tegasnya.
GAHMI juga mengkritik cara kerja pejabat birokrat yang hanya meminta maaf tanpa memberikan solusi konkret.
"Meminta maaf bukanlah cara kerja kaum birokrat. Mereka harus menyelesaikan masalah, bukan sekadar minta maaf. Jika tidak mampu, ini menyangkut integritas. Pemimpin seharusnya memilih kepala dinas yang kompeten," imbuh Wildan.
Sementara itu, Moch. Dalil, warga Desa Tundagan, mengeluhkan kondisi jalan di desanya yang sudah hampir 10 tahun tidak diperbaiki.
"Setiap hari kami melewati jalan berbatu yang belum diaspal. Saat hujan, jalan menjadi licin dan berbahaya. Kami bahkan pernah membuat jalan sendiri secara swadaya karena bantuan pemerintah tidak kunjung datang," ungkapnya.
Permintaan maaf dari pihak PUTR dianggap hanya sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab. Warga setempat menyayangkan sikap pemerintah yang seolah-olah lepas tangan dalam menangani permasalahan infrastruktur.
"Seharusnya pemerintah yang punya kewenangan merasa malu jika kewajibannya tidak tuntas. Kalau memang tidak kompeten, lebih baik mengundurkan diri daripada membuat masyarakat menderita," pungkas Wildan. (Apip/BK)
