Advertisment
KUNINGAN, (BK) –
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuningan menantang seluruh pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Kuningan untuk menjalani Pilkada dengan jujur dan adil, tanpa melakukan praktik money politik. Tantangan ini disampaikan seiring dengan tahapan kampanye yang sedang berlangsung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kuningan 2024.
Ketua Umum HMI Cabang Kuningan, Eka Kasmarandana, menegaskan bahwa money politik adalah ancaman serius bagi demokrasi.
"Kami menantang semua pasangan calon untuk tidak menggunakan cara-cara curang, terutama money politik, yang dapat merusak integritas Pilkada," ujarnya, Senin (14/10).
Money politik, lanjut Eka, dapat membahayakan kehendak masyarakat dalam menentukan pemimpinnya. Ia mengungkapkan, dalam setiap gelaran Pilkada, praktik ini sering terjadi secara tersembunyi dan menyebar luas di antara para Paslon maupun partai politik. Hal ini, menurutnya, sangat merugikan proses demokrasi yang seharusnya murni mencerminkan pilihan rakyat.
"Pemilu yang sehat adalah pemilu di mana rakyat memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak, gagasan, dan visi-misi, bukan karena iming-iming uang," katanya.
Eka juga mengingatkan pentingnya penegakan hukum dalam mencegah politik uang, mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187A. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa pemberi maupun penerima money politik dapat dikenai pidana penjara antara 36 hingga 72 bulan, serta denda hingga Rp 1 miliar.
"Kami berharap Paslon dan tim sukses memahami konsekuensi hukum ini dan bersama-sama menjaga integritas Pilkada," tegasnya.
Selain itu, Eka mengutip pernyataan salah satu tokoh nasional sekaligus alumni HMI, Prof. Mahfud MD, yang menekankan pentingnya menjaga kejujuran dalam proses demokrasi.
"Pemimpin yang benar lahir dari proses yang jujur dan adil, tanpa tipu daya dan politik uang," ujar Mahfud dalam sebuah kesempatan.
Eka juga menekankan bahwa menjaga Pilkada dari praktik money politik bukan hanya tanggung jawab Paslon dan tim sukses, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat, media, dan pihak keamanan. Masyarakat diimbau untuk melaporkan jika menemukan praktik politik uang.
"Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk memastikan Pilkada bersih. Media juga harus mengawal proses ini dengan transparan," tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Eka mengajak seluruh elemen masyarakat dan Paslon untuk berkomitmen menciptakan Pilkada yang berintegritas.
"Masa depan Kuningan harus dibangun dengan dasar keadilan, bukan oleh kekuatan finansial yang merusak demokrasi," pungkasnya. (Apip/ BK)
