Advertisment
KUNINGAN, (BK) –
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Barat menegaskan tetap solid mendukung hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar Januari 2024 lalu, meskipun muncul isu pembekuan kepengurusan dan penunjukan pelaksana tugas (Plt) dari pusat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) dan halal bihalal yang digelar pada Sabtu (12/4/2025) di Aula PWI Jawa Barat, Jalan Wartawan II No. 23, Kota Bandung. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pengurus PWI Jawa Barat, dewan penasehat, serta 20 ketua PWI kabupaten/kota se-Jawa Barat beserta sekretaris dan bendahara masing-masing. Minggu (14/05/25)
Ketua PWI Jawa Barat, Hilman Hidayat, menegaskan bahwa seluruh jajaran PWI di Jawa Barat tetap berkomitmen pada hasil KLB.
"Hari ini kami kembali menegaskan bahwa Jawa Barat tetap solid mendukung KLB. Kami tidak terpengaruh dengan surat pembekuan ataupun penunjukan Plt dari pusat," ujar Hilman dalam sambutannya.
Ia juga mengimbau kepada seluruh ketua PWI kabupaten/kota agar tetap menjalankan roda organisasi seperti biasa.
"Jangan terpengaruh dengan adanya konflik di PWI pusat dan isu dualisme di PWI Jabar. Kita tetap solid dan beraktivitas seperti biasa," imbuhnya.
Dalam rakor tersebut, disepakati tujuh poin sikap bersama yang mencerminkan penolakan terhadap intervensi pusat dan dukungan terhadap hasil KLB. Poin-poin itu antara lain:
1. Tidak mengakui pembekuan pengurus PWI Jawa Barat.
2. Tidak mengakui penunjukan Plt Ketua PWI Jawa Barat.
3. Patuh terhadap hasil keputusan pleno PWI Jabar bersama PWI kabupaten/kota pada 22 September 2024.
4. Menolak rencana digelarnya KLB Provinsi oleh Plt bentukan Hendry CH Bangun.
5. Tetap mengakui Hilman Hidayat sebagai Ketua PWI Jabar dan Zulmansyah Sekedang sebagai Ketua Umum PWI.
6. Tetap mengakui Oland PH Sibarani sebagai Ketua DK PWI Jabar dan Sasongko Tedjo sebagai Ketua DK PWI Pusat.
7. Mendorong dilakukannya rekonsiliasi untuk menyelesaikan dualisme di tubuh PWI.
Sebelum rakor ditutup, Ketua PWI Kabupaten Karawang, Nila Kusuma, mendesak agar diberikan sanksi tegas kepada anggota yang tidak patuh terhadap hasil keputusan organisasi.
"Kami meminta Ketua PWI Jabar memberikan sanksi kepada anggota yang tidak fatsun terhadap keputusan pleno," ujarnya, yang langsung diamini oleh seluruh ketua yang hadir.
Menanggapi hal itu, Hilman menyatakan akan menindaklanjuti sesuai aturan organisasi.
"Silakan teman-teman di daerah menginventarisir siapa saja yang tidak patuh terhadap keputusan organisasi. Laporkan kepada kami, dan akan kami tindak sesuai mekanisme organisasi," katanya.
Dengan pernyataan sikap ini, PWI Jawa Barat ingin menunjukkan bahwa meskipun diterpa isu dualisme, semangat menjaga marwah organisasi dan profesionalitas wartawan tetap menjadi prioritas utama. (Apip Syaripudin/BK)